ADMINISTRASI Presiden Donald Trump dilaporkan telah menarik pulang hampir 30 duta besar dan diplomat senior AS yang bertugas di luar negeri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari rencana besar untuk mempromosikan para loyalis ke posisi strategis di Departemen Luar Negeri, guna memastikan kebijakan “America First” berjalan tanpa hambatan.
Penarikan ini memicu perdebatan sengit karena menargetkan perwira karier dinas luar negeri yang secara tradisional tetap dipertahankan meskipun terjadi pergantian kekuasaan. Para diplomat karier ini biasanya dianggap apolitis dan profesional. Namun, administrasi Trump sebelumnya telah berjanji untuk menyingkirkan kelompok yang mereka sebut sebagai “Deep State” atau birokrat yang dianggap menghalangi agenda presiden.
Dalih Hak Prerogatif Presiden
Pihak Departemen Luar Negeri membela langkah tersebut sebagai proses standar dalam setiap pemerintahan. “Ini adalah proses standar dalam administrasi mana pun,” ujar seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri saat dikonfirmasi.
“Seorang duta besar adalah perwakilan pribadi Presiden, dan merupakan hak Presiden untuk memastikan bahwa ia memiliki individu-individu di negara-negara tersebut yang memajukan agenda America First.”
Pejabat tersebut juga mengonfirmasi para diplomat yang ditarik tidak akan dipecat. Mereka akan ditugaskan kembali ke posisi lain.
Wilayah Afrika Paling Terdampak
Penarikan ini dilakukan secara tertutup tanpa pengumuman publik. Dari daftar yang bocor, wilayah Afrika menjadi yang paling terdampak. Sekitar selusin duta besar atau kepala misi ditarik dari negara-negara seperti Nigeria, Somalia, Uganda, Senegal, hingga Kamerun.
Di Timur Tengah, kepala misi dari Mesir dan Aljazair turut dipanggil pulang. Sementara di Eropa, diplomat senior di Slovakia, Montenegro, Armenia, dan Makedonia Utara juga menerima perintah serupa.
Kekhawatiran Politisasi Diplomat
Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA) menyatakan “sangat prihatin” terhadap proses ini. Mereka mengecam adanya perubahan kriteria promosi secara retroaktif yang dianggap merugikan staf karier yang telah mengabdi secara setia.
Senator Jeanne Shaheen dari komite hubungan luar negeri Senat mengkritik tajam langkah ini. Menurutnya, mengosongkan posisi diplomat berkualitas hanya akan melemahkan posisi AS di mata dunia.
“Kita memiliki sekitar 80 posisi duta besar yang kosong. Namun, Presiden Trump justru menyerahkan kepemimpinan AS kepada China dan Rusia dengan menyingkirkan duta besar karier yang memenuhi syarat,” tulis Shaheen.
Target Terhadap Kebijakan DEI
Perombakan ini juga berkaitan dengan penyesuaian kriteria promosi Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Langkah ini merupakan bagian dari upaya administrasi Trump untuk menargetkan kebijakan “Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusi” (DEI) yang sebelumnya mendukung kandidat dari kelompok minoritas di lembaga pemerintah.
Berdasarkan data internal, promosi kini lebih diarahkan pada kandidat yang selaras dengan pandangan administrasi, terutama untuk mendukung tujuan pembatasan imigrasi. Para kritikus memperingatkan bahwa jika proses ini terus berlanjut, korps diplomatik AS yang dulunya profesional terancam berubah menjadi alat politik murni. (The Guardian/Z-2)
