Pemerintah Thailand dan Kamboja menyepakati rencana perundingan lanjutan untuk meredakan konflik bersenjata di wilayah perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang dan memaksa hampir satu juta warga mengungsi.
Menteri Luar Negeri Thailand menyatakan pertemuan pejabat kedua negara akan digelar pekan depan untuk membahas peluang menghidupkan lagi gencatan senjata, seiring bentrokan mematikan memasuki pekan ketiga tanpa tanda mereda.
Kesepakatan awal gencatan senjata sebenarnya telah ditandatangani pada awal Juli melalui mediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, kesepakatan itu runtuh dalam waktu singkat setelah pertempuran pecah lagi pada awal bulan ini.
Thailand dan Kamboja saling menuding sebagai pihak yang melanggar kesepakatan tersebut, sementara intensitas konflik justru meningkat di sepanjang perbatasan kedua negara.
Dalam pertemuan puncak yang berlangsung di Malaysia pada Senin, pejabat tinggi Thailand dan Kamboja bertatap muka untuk pertama kalinya sejak pertempuran meletus.
Seusai pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyampaikan bahwa gencatan senjata Juli dinilai tidak disusun secara matang. Ia menyebut proses penandatanganan dilakukan secara tergesa karena adanya dorongan dari pihak Amerika Serikat.
“Kami terkadang terburu-buru karena Amerika Serikat menginginkannya ditandatangani menjelang kunjungan Presiden Trump,” ujar Sihasak Phuangketkeow.
Ia menambahkan bahwa proses diplomasi semestinya memberi ruang pembahasan lebih mendalam agar kesepakatan mencerminkan kondisi di lapangan.
“Namun, ada kalanya kami benar-benar perlu duduk bersama, membahas secara tuntas, memastikan bahwa gencatan senjata mencerminkan situasi di lapangan. Dan gencatan senjata itu harus benar-benar bisa bertahan,” katanya.
Menurut Phuangketkeow, pertemuan lanjutan antara pejabat militer Thailand dan Kamboja dijadwalkan berlangsung pada 24 Desember.
Ia menegaskan dialog di tingkat militer menjadi prasyarat penting sebelum kesepakatan gencatan senjata apa pun dapat dicapai secara efektif. Hingga kini, pemerintah Kamboja belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana pertemuan tersebut.
Sejak pertempuran pecah bulan ini, sedikitnya 41 orang dilaporkan tewas, sementara hampir satu juta warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
Bentrokan terbaru ditandai dengan saling tembak artileri di sepanjang perbatasan sepanjang sekitar 800 kilometer. Thailand juga melancarkan serangan udara yang menargetkan posisi militer Kamboja, memperluas skala konflik dan meningkatkan kekhawatiran kawasan.
Isu ini turut menjadi perhatian serius dalam pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean). Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan meminta semua pihak memberikan perhatian paling mendesak terhadap eskalasi konflik.
“Kita harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari eskalasi situasi yang terus berlanjut bagi masyarakat yang kita layani,” kata Mohamad Hasan, seperti dikutip AFP.
Konflik Thailand–Kamboja kini dinilai sebagai yang terburuk antarnegara anggota Asean sejak organisasi kawasan itu berdiri pada 1967. Ketidakmampuan menahan eskalasi konflik dianggap menjadi pukulan serius bagi kredibilitas Asean sebagai penjamin stabilitas regional.
Di luar kawasan, Amerika Serikat dan China juga berupaya memainkan peran mediasi. Utusan khusus China untuk urusan Asia, Deng Xijun, melakukan kunjungan ke Phnom Penh pekan lalu.
Dalam pernyataannya, pemerintah China menegaskan komitmen untuk terus memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog antara Kamboja dan Thailand.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyebut Beijing telah melakukan mediasi dengan caranya sendiri sejak pertempuran pecah bulan ini dan akan menyampaikan informasi lebih lanjut pada waktunya.
Perselisihan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lebih dari satu abad, dengan bentrokan sporadis yang menelan korban dari kalangan tentara maupun warga sipil.
Ketegangan meningkat signifikan pada Mei setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam sebuah insiden perbatasan. Situasi memanas drastis pada 24 Juli ketika rentetan roket Kamboja menghantam wilayah Thailand, yang dibalas dengan serangan udara Thailand. Lima hari pertempuran intens menyusul dan menyebabkan puluhan korban jiwa.
Upaya diplomatik sempat menghasilkan kesepakatan “gencatan senjata segera dan tanpa syarat” melalui mediasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden AS Donald Trump, yang kala itu bahkan mengancam menghentikan negosiasi tarif jika permusuhan tidak dihentikan.
Trump kemudian mengawasi penandatanganan kesepakatan yang ia sebut sebagai Perjanjian Damai Kuala Lumpur pada Oktober. Thailand menolak istilah tersebut dan memilih menyebutnya sebagai Deklarasi Bersama oleh Perdana Menteri Thailand dan Kamboja mengenai hasil pertemuan mereka di Kuala Lumpur.
Namun, kesepakatan itu gagal bertahan hingga Desember. Pertempuran kembali meletus, disertai serangan udara dan baku tembak artileri, memperpanjang krisis kemanusiaan dan menempatkan kawasan Asia Tenggara dalam sorotan dunia internasional.
