PEMERINTAH Provinsi Aceh mengajukan bantuan langsung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai sebagai sinyal frustrasi terhadap lambatnya penanganan bencana dari pemerintah pusat.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Alfadhat menilai tindakan tersebut sah secara prosedural, namun mengandung makna politis yang lebih dalam.
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh tidak melanggar aturan apa pun. Mereka boleh saja mengajukan bantuan kepada lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF. Namun, langkah ini menunjukkan adanya kelelahan dan rasa tidak sabar melihat lambatnya koordinasi dan respon dari pemerintah pusat,” ujar Faris kepada Media Indonesia, Selasa (16/12).
Menurut Faris, permohonan Aceh kepada PBB tidak berkaitan dengan bantuan finansial langsung, melainkan lebih kepada dukungan teknis dan kemanusiaan.
Meski demikian, tindakan itu memperlihatkan adanya sinyal komunikasi yang terganggu antara daerah dan pusat.
“Kalau koordinasi nasional berjalan cepat dan efektif, tentu pemerintah provinsi tidak perlu langsung menghubungi PBB. Ini mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi dan persepsi antara Aceh dan Jakarta dalam mengukur skala bencana,” tambahnya.
Ia menegaskan, dalam praktik internasional, PBB selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Karena itu, respons dari PBB nantinya sangat bergantung pada posisi dan sikap pemerintah nasional.
“PBB tidak akan langsung turun tangan tanpa asesmen dan tanpa restu dari pemerintah pusat. Tetapi langkah Aceh ini adalah pesan: ada sesuatu yang lambat di tingkat nasional, dan masyarakat di lapangan sudah sangat membutuhkan kehadiran negara,” tutup Faris. (H-4)
